punggutan liar
Masih maraknya punggutan liar (pungli) di sekolah membuat gubernur Jatim Soekarwo meradang. Dirinya merasa kehilangan cara lagi untuk mengatasi penyakit di dunia pendidikan itu.
Pakde, demikian ia akrab dipanggil menuturkan, selama ini pihaknya sudah sering membuat larangan adanya pungli di sekolah, baik itu tarikan yang memberatkan pada siswa maupun wali murid.”Tapi tetap saja ada laporan adanya pungli, ini yang masih menjadi beban kami,”ujar Pakde, kemarin. Mantan Sekdaprov Jatim itu melanjutkan, biaya pendidikan sebagian besar memang sudah tercover dalam Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Memang, ada beberapa biaya pendukung yang tidak bisa ditampung BOS, salah satunya alat untuk olahraga maupun kesenian. ”Membeli alat untuk musik di sekolah jelas tidak bisa pakai BOS,”tegasnya.
Cuma, ketika biaya di sekolah tidak tercover BOS, pihak sekolah tidak bisa seenaknya saja menarik biaya pendidikan yang memberatkan. Apalagi banyak keluhan wali murid yang merasa tidak bisa membayar itu. ”Jangan sampai ada paksaan untuk menarik biaya pendidikan, kalau memang tidak bisa dibayar wali murid, sekolah tak bisa memaksa,”jelasnya. Gubernur kelahiran Madiun itu juga menjelaskan, aturan yang dibuat provinsi maupun kabupaten/ kota tidak bisa dijalankan dengan baik di sekolah. Makanya, tak heran masih saja ada sekolah yang menarik pungli. Bahkan, ada beberapa laporan yang menjelaskan kalau sekolah mulai ‘kreatif’ dalam melakukan pungli. Dengan berdalih biaya untuk ekstrakurikuler maupun perjalanan wisata.
”Ini yang nantinya menjadi tugas tambahan bagi kami,jangan sampai siswa maupun wali murid dirugikan,”tegasnya. Anggota Komisi E DPRD Jatim Kuswiyanto mengatakan,persoalan pungli dari dulu terjadi.Makanya tak heran banyak keluhan dari wali murid tentang maraknya pungli meskipun sudah ada BOS. Dia melanjutkan, regulasi di daerah harus bisa memberantas pungli itu.
Pakde, demikian ia akrab dipanggil menuturkan, selama ini pihaknya sudah sering membuat larangan adanya pungli di sekolah, baik itu tarikan yang memberatkan pada siswa maupun wali murid.”Tapi tetap saja ada laporan adanya pungli, ini yang masih menjadi beban kami,”ujar Pakde, kemarin. Mantan Sekdaprov Jatim itu melanjutkan, biaya pendidikan sebagian besar memang sudah tercover dalam Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Memang, ada beberapa biaya pendukung yang tidak bisa ditampung BOS, salah satunya alat untuk olahraga maupun kesenian. ”Membeli alat untuk musik di sekolah jelas tidak bisa pakai BOS,”tegasnya.
Cuma, ketika biaya di sekolah tidak tercover BOS, pihak sekolah tidak bisa seenaknya saja menarik biaya pendidikan yang memberatkan. Apalagi banyak keluhan wali murid yang merasa tidak bisa membayar itu. ”Jangan sampai ada paksaan untuk menarik biaya pendidikan, kalau memang tidak bisa dibayar wali murid, sekolah tak bisa memaksa,”jelasnya. Gubernur kelahiran Madiun itu juga menjelaskan, aturan yang dibuat provinsi maupun kabupaten/ kota tidak bisa dijalankan dengan baik di sekolah. Makanya, tak heran masih saja ada sekolah yang menarik pungli. Bahkan, ada beberapa laporan yang menjelaskan kalau sekolah mulai ‘kreatif’ dalam melakukan pungli. Dengan berdalih biaya untuk ekstrakurikuler maupun perjalanan wisata.
”Ini yang nantinya menjadi tugas tambahan bagi kami,jangan sampai siswa maupun wali murid dirugikan,”tegasnya. Anggota Komisi E DPRD Jatim Kuswiyanto mengatakan,persoalan pungli dari dulu terjadi.Makanya tak heran banyak keluhan dari wali murid tentang maraknya pungli meskipun sudah ada BOS. Dia melanjutkan, regulasi di daerah harus bisa memberantas pungli itu.